Yono mengatakan, DPRD Balikpapan terus mendorong agar para pegawai yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu bisa memperoleh status penuh waktu.

"Kalau kita dari DPRD, ada PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Harapan kita, DPRD bisa mendorong agar semuanya mendapatkan status PPPK penuh waktu," ujar Yono kepada wartawan, pada Selasa (10/11/2026).

Menurut dia, peningkatan status tersebut penting untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai, terutama mereka yang masih berstatus paruh waktu.

"Supaya bisa memberikan suatu kesejahteraan bagi karyawan, khususnya PPPK yang paruh waktu," katanya.

Di sisi lain, Yono mengungkapkan, hingga saat ini pembiayaan gaji PPPK masih menjadi tanggungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja pegawai pemerintah daerah semestinya dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran. Namun, alokasi belanja pegawai di Balikpapan saat ini disebut telah mendekati 35 persen. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah pembiayaan PPPK.

"Kedua, sampai hari ini masih menjadi tanggungan pemerintah kota. Padahal, sesuai aturan undang-undang, belanja pegawai daerah mestinya maksimal 30 persen. Sekarang sudah mendekati 35 persen, salah satunya untuk PPPK," jelasnya.

Karena itu, Yono menyinggung wacana pemerintah pusat yang disebut-sebut akan mengambil alih pembiayaan gaji PPPK. Informasi tersebut, menurut dia, telah menjadi perbincangan masyarakat, termasuk melalui media sosial.

"Memang ada wacana yang mungkin kita dengar dari masyarakat melalui media sosial, bahwa pemerintah pusat akan merencanakan penggajian atau dana untuk gaji PPPK ditanggung oleh pemerintah pusat," ungkap Yono yang juga merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Selatan.

Meski demikian, rencana tersebut hingga kini belum terealisasi. Yono berharap pemerintah segera memberikan kepastian informasi sekaligus merealisasikan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, beban pembiayaan gaji PPPK yang saat ini ditanggung Pemkot Balikpapan dapat berkurang. Di sisi lain, target pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga diharapkan bisa terpenuhi. (Adv/mto)