Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, langkah itu menjadi bagian dari pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah daerah ingin pembangunan tidak hanya menghasilkan kawasan yang berkembang secara fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman untuk ditinggali.

“Kita ingin pembangunan di Kukar memiliki arah yang jelas, karena juga terintegarasi dalam visi Kukar Idaman Terbaik," ungkap Aulia, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkap, penataan wilayah harus memiliki dasar perencanaan yang jelas. Karena itu, pemerintah mengaitkan pelaksanaan Desa Ramah Lingkungan dengan dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"RTRW dan RDTR menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana suatu kawasan dikembangkan, sehingga pertumbuhan wilayah tetap sejalan dengan kondisi dan kemampuan lingkungannya,” kata Aulia

Menurutnya, konsep ramah lingkungan tidak hanya berbicara mengenai penghijauan. Penataan permukiman, penyediaan hunian yang terjangkau dan berkualitas, serta pengelolaan kawasan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Pemerintah ingin masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat dengan dukungan kawasan permukiman yang tertata. Dengan perencanaan ruang yang baik, pembangunan diharapkan tidak mengabaikan keberadaan ruang terbuka hijau maupun kawasan yang perlu dilindungi.

Aulia menyebutkan, salah satu implementasi program tersebut adalah target penanaman tiga juta pohon. Selain itu, pelestarian mangrove dan perlindungan kawasan hutan juga dimasukkan dalam agenda Desa Ramah Lingkungan.

“Jadi, konsepnya bukan hanya membangun rumah atau menata desa. Kita juga harus memastikan kawasan hijau tetap terjaga, pohon-pohon terus ditanam, mangrove dilestarikan, dan kawasan hutan mendapatkan perhatian,” jelasnya.

Pelaksanaan program mulai terlihat melalui kegiatan penanaman mangrove di Kecamatan Muara Badak. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan kebijakan lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Aulia mengatakan, sejumlah agenda tidak harus menunggu seluruh tahapan program selesai untuk mulai dijalankan. Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan yang memungkinkan dilakukan lebih awal berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar ingin menjadikan aspek lingkungan sebagai bagian yang melekat dalam setiap proses pembangunan daerah. "Penataan ruang dan pengembangan permukiman diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan tetap berpedoman pada prinsip keberlanjutan," terang Aulia.

Dengan demikian, Desa Ramah Lingkungan tidak hanya menjadi program penghijauan, tetapi juga menjadi arah kebijakan untuk membangun kawasan Kukar yang lebih tertata, sehat, dan selaras dengan daya dukung alam. (Adv)