Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri dan dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Yono Suherman dan Budiono, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta perwakilan instansi lainnya.

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pertama, penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Kedua, penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Ketiga, pengumuman penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Alqadri mengatakan, ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan kebijakan daerah, khususnya terkait perencanaan anggaran dan penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Agenda rapat paripurna ini meliputi penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, penyampaian nota penjelasan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, serta pengumuman penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Alwi.

Dia menjelaskan, rapat paripurna merupakan forum tertinggi di lingkungan DPRD yang menjadi wadah bagi seluruh anggota dewan untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan strategis daerah. Pelaksanaan rapat dipimpin pimpinan DPRD dengan melibatkan unsur pemerintah daerah.

Menurut Alwi, penyelenggaraan rapat paripurna berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta tata tertib DPRD yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme penyelenggaraan rapat DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan RAPBD 2027 dan Pembangunan Rumah Sakit

Rapat paripurna tersebut menjadi tahap awal pembahasan Raperda APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027. Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada 12 Agustus 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah kota dan DPRD juga menyetujui kontrak tahun jamak atau multiyears untuk dua proyek pembangunan fasilitas kesehatan, yakni Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan dan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur.

Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang telah disepakati pemerintah kota bersama legislatif. Pembiayaannya menggunakan skema tahun jamak sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam rentang lebih dari satu tahun anggaran.

Selain RAPBD 2027, DPRD bersama pemerintah kota juga mulai membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Rancangan regulasi tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun 2026 berdasarkan Keputusan DPRD Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2025.

Penyusunan Raperda tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dalam ketentuan itu, pemerintah daerah perlu mengatur penyelenggaraan inovasi daerah melalui peraturan daerah.

Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi.

Selain itu, keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan daerah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi bagian dari pembaruan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.

Pada akhir penyampaian pengantar rapat, pimpinan sidang mempersilakan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan nota penjelasan pemerintah kota atas dua rancangan peraturan daerah tersebut, yakni Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Penyampaian nota penjelasan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan sebelum kedua rancangan regulasi dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Balikpapan. (Adv/mto)