Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Penyelesaian fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan perkembangan. Sekitar 100 gerai dilaporkan telah rampung dibangun, tetapi belum seluruhnya dapat difungsikan karena masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kukar, Muhammad Reza, mengatakan penyelesaian bangunan merupakan salah satu tahapan dalam menyiapkan operasional koperasi. Setelah konstruksi selesai, masih ada sejumlah fasilitas yang harus dipastikan tersedia sebelum gerai dinyatakan siap digunakan.
“Bangunan yang sudah selesai belum otomatis bisa langsung berjualan. Masih ada kebutuhan perlengkapan di dalam gerai yang harus dipenuhi supaya aktivitas koperasi nantinya bisa berjalan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Reza menyebut perlengkapan tersebut antara lain etalase dan berbagai sarana pendukung kegiatan usaha. Selain itu, dukungan transportasi juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah pusat untuk menunjang distribusi barang dan kebutuhan logistik koperasi.
Menurutnya, kesiapan fasilitas menjadi salah satu dasar sebelum pemerintah melakukan verifikasi dan validasi terhadap gerai. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah tersedia.
“Setelah perlengkapan dan fasilitasnya lengkap, baru dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan gerai. Jadi, ada tahapan yang harus dilalui sebelum koperasi benar-benar mulai menjalankan kegiatan usahanya,” jelasnya.
Di Kukar, terdapat 237 koperasi yang telah terbentuk, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 gerai telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Meski demikian, operasionalisasi seluruh gerai masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Reza mengatakan pemerintah daerah masih menantikan terbitnya Instruksi Presiden yang secara khusus mengatur pelaksanaan operasional gerai KDKMP.
“Pedoman operasionalnya masih kita tunggu. Nantinya regulasi tersebut menjadi acuan bagi pengurus koperasi maupun pemerintah daerah dalam menjalankan tahapan berikutnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, kesiapan gerai juga berkaitan dengan penempatan manajer yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha. Proses perekrutan dan pelatihan tenaga manajer ditangani pemerintah pusat, bukan melalui seleksi mandiri pemerintah kabupaten.
Reza berharap seluruh tahapan persiapan dapat segera diselesaikan agar gerai yang telah dibangun tidak terlalu lama menunggu untuk dimanfaatkan. Menurutnya, fasilitas yang tersedia harus segera diikuti aktivitas usaha sehingga keberadaan koperasi dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Targetnya tentu bukan hanya menyelesaikan pembangunan gedung. Kita ingin seluruh kebutuhan operasional terpenuhi agar gerai bisa berfungsi dan koperasinya benar-benar menjalankan kegiatan usaha,” pungkasnya. (Adv)
Tulis Komentar